Urgensi Reformasi Peradilan Militer dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme oleh Aparat: Perspektif Integrasi Sistem Peradilan Pidana

Abstract

Keterlibatan oknum aparat militer dalam tindak pidana terorisme menimbulkan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer menyebabkan ketidaktertiban hukum, khususnya dalam menangani kejahatan luar biasa yang memerlukan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak pidana terorisme oleh prajurit TNI, serta mengevaluasi urgensi reformasi sistem hukum melalui pendekatan integratif sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum, dan dokumen relevan lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis untuk mengkaji kesenjangan normatif serta implikasinya terhadap prinsip equality before the law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisdiksi peradilan militer atas tindak pidana terorisme tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Peradilan militer yang tertutup dan minim akuntabilitas berpotensi menciptakan impunitas. Penelitian ini merekomendasikan model reformasi terbatas yang membatasi yurisdiksi militer hanya pada pelanggaran kedinasan, serta mendorong integrasi sistem peradilan pidana nasional untuk menjamin keadilan substantif. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam wacana reformasi hukum pidana dan sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam memperkuat supremasi hukum dalam penanganan kejahatan luar biasa oleh aparat negara.
The involvement of military personnel in acts of terrorism has caused serious problems in the criminal justice system in Indonesia. The dualism that occurs between general justice and military justice causes legal disorder, especially in handling extraordinary crimes that require high transparency and accountability. This study aims to analyze the authority of military prosecution in handling acts of terrorism by TNI soldiers, and to trigger the urgency of legal system reform through an integrative approach to the criminal system. This study uses a normative legal approach with qualitative analysis. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, Constitutional Court decisions, legal literature, and other relevant documents. The analysis technique used is descriptive-analytical to examine the normative picture and convince it of the principle of equality before the law. The results of the study show that military prosecution for acts of terrorism is not in accordance with the principles of the rule of law and human rights. Closed military justice with minimal accountability has the potential to create impunity. This study provides a limited reform model that limits military restrictions to official violations, and encourages a national criminal integration system to ensure substantive justice. This finding provides an important contribution to the discourse on criminal law reform and the justice system in Indonesia, particularly in strengthening the supremacy of law in handling extraordinary crimes committed by state officials.