Analisis Sistem Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah Kota Mataram

Abstract

Puskesmas merupakan salah satu bentuk pelayanan dan fasilitas kesehatan yang penting dan terjangkau bagi kalangan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi bawah, selain itu letak puskesmas yang mudah diakses menjadi alasan utama masyarakat memilih puskesmas sebagai tempat berobat. Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Mataram adalah retribusi jasa pelayanan kesehatan puskesmas, dimana sumber pendapatan puskesmas tersebut dapat memberikan kontribusi bagi daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu diperlukan suatu sistem dan prosedur yang dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan bagi proses pengambilan keputusan yang mengacu pada suatu peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi di dinas kesehatan Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan sistem penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan Kota Mataram masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

A public health center is a form of health services and facilities that are important and affordable for circles of the society, especially lower economic society, besides that the location of the public health center which is easy to access is the main reason for the society choose public health center as a place for treatment. One of the regional retribution levied by the local government of Mataram City is the public service levy for health services public health center, where the source of public heahealthnter income can contribute to the region which used to fulfill regional needs in improving people’s welfare. So that is why we need a system and procedure that can produce the information needed for the decision-making process that refers to a statutory regulation namely Government Regulation Number 12 of 2019 concerning regional financial management. This study uses a qualitative descriptive research approach which is a study to describe something that happened at the Mataram City health office. The results of the study show the systems for receiving health service retributions at the Mataram City health officials are still not by applicable regulation, namely Republic of Indonesia Regulation Number 12 of  2019 concerning regional financial management.